EFEKTIVITAS PROSES PELAKSANAAN KEBIJAKAN "MERGER" ANTARA INSTANSI-INSTANSI PENYELENGGARA PENDIDIKAN : Studi Kasus Pada Instansi Dinas P & K Dan Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat Tahun 2001

Perubahan jaman telah memberikan arti penting dalam penataan dan pergeseran kehidupan baru. Ternyata kondisi itu bermula dari banyaknya tuntutan kebutuhan manusia yang membawa dampak terhadap persaingan pada satu sisi dan kerjasama di sisi lain. Salah satu jawaban perubahan dan pergeseran bagi Indonesia adalah merealisasikan konsep otonomi seiring dengan prinsip teguh pada integritas bangsa. Dengan menyadari bahwa implementasi konsep otonomi daerah (UU. No. 22 Tahun 1999 dan UU. No. 25 Tahun 1999) membawa konsekuensi terhadap "reinventing" (penataan ulang) sistem pemerintahan yang mengharuskan penyesuaian lembaga pemerintah pada tingkat makro, messo dan mikro. Berbagai kebijakan digulirkan dengan melakukan penghapusan, penggabungan atau bahkan penataan nama instansi pada tingkat tertentu, pada prinsipnya bertujuan untuk mendekatkan kebutuhan masyarakat dengan pelayanan pemerintah, termasuk penataan kembali Dinas Pendidikan yang merupakan hasil penggabungan Dinas P&K dengan Kanwil Depdiknas. Ketika persoalan ini mencuat kepermukaan, maka yang harus diperhatikan dengan seksama adalah faktor- faktor yang mendukung serta menghambat. Ternyata cukup menarik untuk diteliti, disamping merupakan agenda reformasi juga mengetahui manfaat lebih jauh dari penggabungan ini. Mengingat kebijakan tersebut memiliki ruang lingkup dan bidang garapan yang kompleks dan luas, maka masalah pokok yang dikemukakan dalam tesis ini berbunyi : Sejauhmana faktor-faktor tertentu (internal dan eksternal) dapat mendukung serta menghambat terwujudnya ef ktivitas proses pelaksanaan kebijakan "Merger" antara Instansi- Instansi Penyelenggara Pendidikan di Propinsi Jawa Barat ?. Melalui metode deskriptif kualitatif sebagai dasar untuk menganalisis data lapangan yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu menggunakan instrumen wawancara, observasi serta dokumen-dokumen, diketahui bahwa ada sejumlah faktor pendukung, yaknt: (1) landasan hukum, (2) keuangan, (3) fasilitas, serta (4) dukungan masyarakat internal, terutama dalam kalangan tenaga pendidikan di Propinsi Jawa Barat. Sedangkan faktor penghambat yang dinamakan mereka sebagai "penghalang kecil" adalah sikap apriori masyarakat terhadap kinerja PNS yang membawa dampak terhadap penilaian kinerja tim Otda serta pegawai Dinas Pendidikan setempat. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa proses penggabungan Dinas P&K dan Kanwil Depdiknas dikategorikan cukup efektif, terutama dalam upaya memanfaatkan faktor pendukung dan meminimalkan hambatan selama proses penggabungan dilaksanakan. Muara dari kegiatan tersebut telah dibentuk Dinas Pendidikan Prooinsi Jawa Barat berdasarkan Perda No. 15 Tahun 2000. Setelah diketahui masih terdapat kelemahan dan dalam rangka memaksimalkan manfaat keunggulan direkomendasikan untuk melakukan kegiatan induksi dan orientasi secara berkala pada tahun pertama serta mengadakan Diklat dengan misi "global learning organization". Oleh karena penelitian ini merupakan studi kasus, maka dipandang perlu melakukan penelitian lanjutan yang mendalam bahkan penelitian komparatif untuk menemukan model ideal bagi sebuah organisasi Dinas Pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pendidikan masyarakat